Korsel dan India Menandatangani Pakta Perdangangan Bebas

SEOUL : Negara Korea Selatan dan Negara India pada hari jumat lalu telah menandatangani pakta perdangangan bebas, dimana mereka akan mengurangi sebagian besar tarif bea ekspor mereka selama dekade mendatang.

Sperti yang dikatakan oleh pihak pemerintah Seoul, isi perjanjian tersebut mengatakan akan menghilangkan atau mengurangi bea impor sebesar 85 persen ekspor dari Korea dan 90 persen dari penjualan luar negeri India pada 2019. Perjanjian ini diharapkan dapat dimulai awal tahun depan setelah ratifikasi parlemen di Korea Selatan.

Dengan adanya perjanjian tersebut diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dua negara mencapai $3,3 miliar per tahun, seperti yang dikatakan oleh pihak Institut Kebijakan Ekonomi Internasional Korea.

Sumber : mediaindonesia.com

Baca Selengkapnya - Korsel dan India Menandatangani Pakta Perdangangan Bebas

Pemimpin Taliban Tewas

Baitullah Mehsud, Pimpinan gerombolan Taliban di Pakistan diduga tewas beserta istri dan pengawalnya dalam serangan misil, menurut pihak Pemerintah Pakistan. Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Mehsud diduga telah tewas minggu ini, tapi belum ada konfirmasi yang jelas mengenai kematiannya.

Washington, dimana telah memberikan hadiah sebesar $5 juta bagi orang yang bisa memberikan informasi keberadaan Mehsud, juga menolak untuk memberikan keterangan mengenai kematian pimpinan Taliban tersebut. "kami telah melihat laporan bahwa Baitullah Mehsud telah tewas. Kami belum bisa memastikan apakah dia telah tewas atau belum", Robert Gibbs, Humas Gedung Putih. Tetapi dia menambahkan "memang ada beberapa pendapat dari sumber yang dapat dipercaya yang memastikan dia telah tewas".

AS dan Pakistan telah mengatakan bahwa Mehsud memiliki jaringan ke Al-Qaeda dan telah terlibat dalam beberapa penyerangan bom bunuh diri, menjadi otak dan pelaksananya, termasuk pembunuhan terhadap Benazir Bhuto, Perdana Menteri Pakistan.

Sumber : aljazeera.net

Baca Selengkapnya - Pemimpin Taliban Tewas

Bom Motor Menewaskan 6 orang di Baghdad

BAGHDAD: Di Ibukota Irak terjadi ledakan yang disebabkan oleh bom di sebuah pasar di Baghdad Barat (7/8/09). Bom tersebut dirakit di sebuah sepeda motor dan menewaskan enam orang dan melukai 35 orang. Serangan yang terjadi di Distrik Al-Khadhraa sebagian besar adalah warga Muslim Sunni, menurut sumber dari kepolisian setempat.

Sebelumnya juga terjadi ledakan bom bunuh diri di daerah Mosul, Irak Utara (7/8/09) yang menewaskan 38 orang ketika mereka sedang meninggalkan dari sebuah masjid Syiah. 95 orang cedera dalam kejadian bom bunuh diri tersebut. Serangan ini ditujukan pada kelompok orang Syiah.

Ketenangan yang baru saja dirasakan oleh masyarakat Baghdad dikarenakan turunnya tingkat kekerasan yang terjadi selama kurang lebih 18 bulan ini semakin menambah daftar ketidakamanan negara Irak saat ini. Gerilyawan masih terus melancarkan serangan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Dalam kasus ini kemampuan pasukan keamanan Irak untuk menanggulangi keamanan setelah tentara AS ditarik mundur harus ditingkatkan untuk memberikan pengamanan terhadap warga sipil yang tidak berdosa.

Sumber : mediaindonesia.com, aljazeera.net

Baca Selengkapnya - Bom Motor Menewaskan 6 orang di Baghdad

Serangan Balik dari KPU

Bertanya, mencari, dan marah, dalam konteks demokrasi adalah bagian dari upaya menemukan kebenaran. Bila seseorang marah, berarti ada bagian dari upaya pencarian kebenaran yang tidak terjawab.

Dalam peradaban demokrasi tidak semua kemarahan dibalas dengan kemarahan. Agar tidak terjadi pertarungan bebas, pencarian keadilan dan kebenaran berakhir di pengadilan. Inilah sesungguhnya yang sedang terjadi akhir-akhir ini.

Komisi Pemilihan Umum yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi karena berbagai ketidakpuasan terhadap kinerjanya dalam pemilihan presiden, terutama dalam soal administrasi daftar pemilih tetap, mengancam melakukan serangan balik terhadap para penggugat. Yang menggugat adalah pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Kesemrawutan DPT oleh KPU dinilai membuka jalan bagi berbagai kecurangan. DPT yang fiktif sekitar 20-an juta dianggap biang bagi penggelembungan suara bagi calon tertentu. Setelah mengaku tidak tahan dengan berbagai tudingan, KPU mengancam akan melakukan serangan balik kepada penggugat.

Mereka akan dituding melakukan kebohongan publik bila semua tudingan tidak terbukti. Belum dirinci apa bentuk serangan balik yang dipersiapkan KPU. Namun, ancaman itu sendiri paling tidak memperlihatkan bagaimana watak KPU yang defensif dalam menghadapi berbagai keluhan kepemiluan.

Daftar pemilih tetap yang sekarang menjadi salah satu topik gugatan hangat adalah contoh betapa KPU tidak proaktif, tetapi defensif. Menyalahkan rakyat yang tidak aktif mengecek nama di desa-desa, tetapi tanpa sosialisasi yang memadai.

Mempertahankan DPT fiktif sampai dengan detik-detik terakhir pemilihan umum. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menjadi salah satu simbol dan tekad kita berdemokrasi, tidak pantas KPU mengancam menyerang balik para penggugat. Di persidangan semua keberatan dan jalan pikiran penggugat boleh dan bebas dibicarakan. Tidak ada larangan.

KPU harus berbangga hati bila seluruh gugatan dan serangan terhadap pihaknya dimentahkan bukti-bukti yang mendukung di persidangan. Bila memiliki bukti memadai, di sidang itulah saatnya KPU membalas.

Kita ingin agar dari pemilu ke pemilu, mutu demokrasi semakin baik. Publik terutama mereka yang bertarung harus dengan gampang, yakin bahwa kekalahan dan kemenangan adalah hasil sebuah proses yang jujur.

Sumber : mediaindonesia.com

Baca Selengkapnya - Serangan Balik dari KPU