18 Orang Tewas Menjelang Buka Puasa Akibat Bom Bunuh Diri di Perbatasan Pakistan

Jamrud : Terjadi lagi Bom bunuh diri lagi di Pakistan sore tadi, saat menjelang waktu berbuka puasa. Pelaku bom bunuh diri ini adalah seorang remaja dan dilakukan saat pasukan penjaga perbatasan sedang duduk untuk menunggu waktu berbuka puasa.

Beberapa orang yang selamat mengatakan, bahwa mereka melihat seorang anak muda mendekati petugas keamanan dengan membawa benda seperti kendi air, tetapi tidak seorangpun yang dapat memastikan bahwa dialah pelakunya. Kejadian ini menewaskan sedikitnya 18 penjaga perbatasan Pakistan.

Anita McNaught, wartawan Al Jazeera mengatakan "serangan bom bunuh diri ini terjadi di pos penjagaan yang merupakan rute utama suplai Nato antara Pakistan dan Afganistan."

Serangan ini dikaitkan dengan gerakan Taliban. Pemboman ini merupakan serangan pertama yang terbesar setelah kematian pemimpin Taliban Pakista, Baitullah Mehsud, yang tewas saat terjadi serangan rudal oleh pihak AS pada tanggal 5 Agustus yang lalu.

Sumber : Al Jazeera

Baca Selengkapnya - 18 Orang Tewas Menjelang Buka Puasa Akibat Bom Bunuh Diri di Perbatasan Pakistan

Malaysia Meminta Maaf Soal Tari Pendet

Jakarta : Akhirnya Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pelancongan Malaysia mengenai Penggunaan Tari Pendet dalam iklan promo pariwisata di televisi pada program Discovery Channel, meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia yang disampikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, melalui telepon.

"Tadi sore, Menteri Pelancongan Malaysia menelepon saya untuk minta maaf soal Tari Pendet," kata Jero Wacik di Jakarta, Kamis (27/08/09). Walaupun permintaan maaf sudah disampaikan, Jero Wacik masih menunggu jawaban resmi dari Pemerintah Malaysia atas surat nota protes yang telah disampaikannya kemarin. "Kami masih tetap menanti jawaban resmi dari pemerintah Malaysia," katanya.

Dalam pembicaraan secara lisan tersebut, Pemerintah Malaysia mengatakan bahwa iklan tersebut dibuat oleh sebuah rumah produksi dan bukan merupakan iklan resmi dari Pemerintah Malaysia. "Rumah produksi yang membuat iklan itu juga sudah mengirimkan e-mail untuk meminta maaf pada Pemerintah Indonesia melalui saya," katanya.

Diharapkan dalam pekan depan sudah ada jawaban resmi dari pihak Pemerintah Malaysia atas kejadian tersebut, sehingga permasalahan ini tidak memperburuk hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan Malaysia.

Sumber : Antara News.com

Baca Selengkapnya - Malaysia Meminta Maaf Soal Tari Pendet

Status Terdakwa Antasari Tinggal Menunggu Berkas Dari PN

JAKARTA : Meningkatnya status Antasari Azhar bisa menjadi sebagai terdakwa, walaupun hal ini belum ditetapkan secara yuridis formal. Penetapan status tersebut akan ditetapkan setelah berkasnya masuk ke pengadilan san surat dakwaan dibacaan oleh pihak pengadilan. Berkaitan dengan adanya pentepan tersebut, Kejaksaan Agung akan menyerahkan surat pemberitahuan kepada Presiden tentang status Ketua KPK non aktif tersebut.

"Pokoknya dilimpahkan ke pengadilan, dibaca surat dakwaannya, definitif. Setelah itu baru saya kirim surat," ujar Jaksa Agung, Hendarman Supanji, (27/08/09). Meski demikian, pihak kejaksaan agung saat ini telah mulai menyusun surat dakwaan pada tangal 25 Agustus 2009 kemarin. "Ini kan baru dibikin surat dakwaannya. Kejaksaan mempunyai waktu untuk menahan 20 hari," katanya.

UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur bahwa pimpinan KPK yang tersangkut kasus pidana diberhentikan permanen setelah berstatus terdakwa. Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menunggu surat pemberitahuan tentang status terdakwa Antasari dari Kejaksaan Agung, sebelum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan Antasari secara tetap dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan DPR menunggu Keppres pemberhentian Antasari sebelum menggelar proses pemilihan pimpinan KPK untuk menggantikannya. Bersamaan terbitnya Keppres tersebut, Agung berharap, DPR juga menerima nama usulan pengganti Antasari dari Presiden.

Agung mengatakan, DPR harus mencari pengganti Antasari karena UU KPK mengamanatkan pimpinan KPK yang diberhentikan tetap harus dicari penggantinya. "UU mengharuskan ada pergantian. Kalau sudah ada posisinya dia terdakwa, harus diganti," ujarnya.

Sumber : Media Indonesia.com

Baca Selengkapnya - Status Terdakwa Antasari Tinggal Menunggu Berkas Dari PN

Aburizal Bakrie Mendapatkan Dukungan 80% Dari DPD

SOLO : Peluang Ical, sapaan Aburizal Bakrie, untuk melangkah ke tampuk pimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi lebih mantap, setelah diperoleh dukungan dari kader-kader yang berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Partai Golkar, Muladi.

"Dari 532 DPD se-Indonesia yang terdiri dari 33 DPD tingkat I, 489 DPD tingkat II, dan 10 organisasi dibawahnya, 80 persen diantaranya sudah mengarahkan dukungannya dan mengerucut pada satu nama, yakni Aburizal Bakri,"

Jika Ical terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, hal ini akan berdampak pada penempatan posisi politik Golkar dalam pemerintahan. Menurut Muladi, jika Ical terpilih maka Partai Golkar akan menjadi bagian dari sistem pemerintahan, sehingga lebih terbuka peluang untuk menentukan bagaimana sikap partai ini dalam pemerintahan mendatang.

Selain Aburizal Bakrie, kandidat lain yang muncul dalam bursa calon ketua umum adalah Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan, dan Yuddy Chrisnandi. Sedangkan calon lain, yaitu Hutomo Mandala Putra atau yang lebih akrab dikenal dengan Tommy Soeharto posisinya belum terlalu kuat. Hal ini disebabkan karena Tommy sudah relatif lama meninggalkan aktivitasnya di Partai Golkar sehingga peluangnya sangat kecil dibandingkan dengan kandidat lainnya.

"Untuk menjadi ketua umum, setiap kandidat harus menjadi pengurus partai minimal selama lima tahun dan sepuluh tahun aktif di organisasi partai," menurut Muladi.

Aburizal Bakrie yang juga hadir dalam kesempatan itu ketika dimintai komentarnya mengenai dukungan dari 80% DPD itu enggan berkomentar lebih jauh. Dia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada mekanisme partai.

"Tapi setidaknya ada empat program utama yang harus dilakukan partai ini untuk menjadi pemenang pada pemilu 2014 mendatang. Yakni kaderisasi, perbaikan organisasi, mengaktifkan kembali lembaga penelitian dan pengembangan, dan terakhir adalah sukses pada pilpres, pileg, dan pilkada," tegas Ical.

Sumber : Media Indonesia.com, Antara News.com

Baca Selengkapnya - Aburizal Bakrie Mendapatkan Dukungan 80% Dari DPD